Teheran, List Berita | Iran kembali memunculkan dinamika baru, dalam ketegangan geopolitik kawasan Teluk Persia.
Kali ini, perhatian tertuju pada infrastruktur digital bawah laut di Selat Hormuz, setelah muncul wacana mengenai rencana Teheran. (Dilapurkan dari Sputnik).
“Untuk mengenakan biaya penggunaan kabel bawah laut, yang melintas di jalur strategis tersebut. Juru bicara Komando Operasional Angkatan Bersenjata Iran,
Ebrahim Zolfaghari, menyampaikan bahwa Iran mempertimbangkan penerapan biaya bagi penggunaan kabel bawah laut di Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut menambah daftar faktor, yang berpotensi memperbesar ketegangan terkait infrastruktur digital di kawasan tersebut.
Sejak 18 Mei, pengawasan Selat Hormuz berada di bawah kendali Otoritas Selat Teluk Persia, sebuah badan baru yang dibentuk Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Lembaga itu memiliki tugas mengawasi penerapan, aturan maritim yang ditetapkan Teheran.
Pembentukan badan tersebut disebut sebagai respons, atas blokade angkatan laut yang diprakarsai Amerika Serikat sejak April lalu.
Dengan perkembangan tersebut, Teheran kini memandang seluruh wilayah Selat Hormuz, termasuk infrastruktur bawah laut di dalamnya, sebagai bagian dari area yurisdiksi dan kepentingan strategis nasionalnya.
Namun sebenarnya, pembahasan mengenai kabel internet bawah laut di Selat Hormuz bukanlah isu baru. Pada Juli 2019, topik tersebut pernah muncul dalam siaran media milik pemerintah Iran, IRIB.
Saat itu seorang analis menyatakan, gangguan terhadap kabel bawah laut di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi hingga 70 persen lalu lintas internet dunia.
Meskipun angka itu dianggap berlebihan, karena jaringan internet global memiliki banyak jalur cadangan, pernyataan tersebut tetap menarik perhatian.
Sebab, sejak saat itu terlihat bahwa Iran mulai memandang infrastruktur digital bawah laut sebagai instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan dalam situasi konflik.
Negara-negara Arab pada waktu itu menganggap pernyataan tersebut, sebagai klaim yang berlebihan.
Namun perkembangan situasi beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa pandangan tersebut mungkin tidak sepenuhnya keliru.
Pernyataan pada tahun 2019 memang bukan merupakan ancaman resmi, pemerintah Iran untuk merusak kabel internet.
Akan tetapi, hal itu memperlihatkan adanya kesadaran terhadap kerentanan infrastruktur digital serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global apabila ketegangan kawasan meningkat.
Kini persoalan mengenai kemungkinan Iran mengganggu kabel internet bawah laut, tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata.
Isu tersebut mulai menjadi bagian dari strategi tekanan, yang lebih luas di sekitar Selat Hormuz.
Bagi Iran, infrastruktur digital kini memiliki nilai strategis yang setara dengan minyak, lalu lintas kapal tanker, pelabuhan, dan jalur logistik energi.
Namun ada perbedaan besar antara sekadar, menunjukkan adanya kerentanan dengan melakukan tindakan penghancuran fisik.
Memasuki tahun 2026, isu kabel bawah laut kembali diangkat dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi. Pada 22 April 2026.
Kantor berita Tasnim yang berafiliasi, dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menerbitkan laporan mengenai peta infrastruktur kabel bawah laut dan jaringan komputasi awan di Teluk Persia.
Laporan tersebut dipandang sebagai sinyal, bahwa Iran dapat menganggap infrastruktur digital negara-negara Teluk sebagai bagian dari area konflik strategis.
Disebutkan pula bahwa negara-negara monarki Teluk, memiliki ketergantungan yang jauh lebih besar terhadap jalur internet maritim dibandingkan Iran.
Pada Mei 2026, pembahasan tersebut berkembang menjadi gagasan politik dan ekonomi yang lebih luas.
Media pemerintah Iran mulai membangun narasi, mengenai kemungkinan penerapan biaya bagi perusahaan teknologi asing yang menggunakan kabel bawah laut di Selat Hormuz.
Kebijakan itu bukan sekadar menyangkut biaya penggunaan, tetapi juga dapat melibatkan pengawasan regulasi, kewajiban kepatuhan terhadap aturan Iran, hingga upaya penguasaan terhadap layanan pemeliharaan dan perbaikan kabel.
Dari sisi militer, Iran memiliki kapasitas untuk memberikan ancaman terhadap infrastruktur tersebut.
Selat Hormuz memiliki kedalaman yang relatif dangkal, dengan lalu lintas kapal yang sangat padat, sehingga kabel bawah laut menjadi rentan terhadap kerusakan.
Sebagian besar kerusakan kabel bawah laut di dunia memang bukan disebabkan sabotase, melainkan karena jangkar kapal, alat tangkap ikan, maupun kesalahan navigasi.
Namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa, infrastruktur tersebut memiliki tingkat kerentanan yang nyata.
Meski demikian, risiko politik dari tindakan penghancuran kabel, secara sengaja akan sangat besar bagi Iran.
Tindakan seperti itu hampir pasti akan dipandang Amerika Serikat, negara-negara Teluk, dan perusahaan teknologi global sebagai serangan terhadap infrastruktur internasional penting.
Selain itu, pelaksanaan operasi semacam itu secara rahasia juga akan sulit dilakukan karena kawasan Selat Hormuz berada di bawah pengawasan militer yang ketat.
Sabotase terbuka dapat memicu respons, yang jauh lebih keras dari pihak lawan. Di dasar laut Selat Hormuz sendiri, terdapat tujuh sistem komunikasi utama.
“Dengan sekitar 17 cabang jalur kabel yang berbeda. Beberapa di antaranya melayani kebutuhan regional, sementara yang lain memiliki kepentingan strategis global.
Sistem seperti FALCON menghubungkan India dengan Oman, Iran, Qatar, Arab Saudi hingga Mesir.
Sementara Ooredoo Gulf Pathway menangani, sebagian besar lalu lintas digital kawasan Teluk Persia.
Adapun jaringan lain seperti SEA-ME-WE 5 menghubungkan, Asia Tenggara dengan Timur Tengah dan Eropa.
Sedangkan TGN-Gulf menghubungkan negara-negara Teluk, dengan India dan jaringan global hingga Amerika Serikat.
Jika terjadi kerusakan, proses perbaikan kabel juga tidak mudah dilakukan. Diperlukan kapal khusus serta jaminan keamanan, untuk dapat beroperasi di lokasi tersebut.
Dalam situasi konflik militer, persoalan perbaikan tidak lagi menjadi isu teknis, tetapi juga persoalan politik dan keamanan.
Tanpa persetujuan langsung maupun tidak langsung dari Teheran, proses pemulihan kemungkinan besar akan menghadapi hambatan besar.
Dampaknya juga tidak terbatas pada kecepatan internet semata. Gangguan kabel dapat memengaruhi akses.
Menuju layanan cloud, pusat data, sistem keuangan, platform digital perusahaan hingga berbagai layanan pemerintahan.
Gangguan satu kabel mungkin tidak menyebabkan, pemadaman internet skala besar karena masih terdapat jalur alternatif.
Namun jika beberapa kabel mengalami kerusakan secara bersamaan, konsekuensinya dapat jauh lebih serius.
Bagi negara-negara Teluk, kondisi tersebut dapat mengganggu sistem perbankan, layanan pemerintahan digital, komunikasi perusahaan, platform cloud, hingga sistem logistik.
Karena itu, skenario yang paling mungkin bukanlah penghancuran kabel secara langsung, melainkan penggunaan ancaman tersebut sebagai alat tekanan strategis.
Sekadar mengangkat isu kerentanan kabel bawah laut saja sudah cukup, memengaruhi perhitungan pasar, investor, serta kebijakan negara-negara kawasan.
Pada akhirnya, kabel bawah laut kini bukan hanya infrastruktur komunikasi global, tetapi juga telah menjadi bagian dari instrumen geopolitik modern.
Bagi Iran, hal tersebut menjadi cara baru untuk menunjukkan bahwa respons terhadap tekanan atau blokade dapat meluas dari sektor energi hingga menyentuh dunia digital.