Jakarta, listberita.id – Ade Armando kader PSI menyinggung, soal pemilihan Ketua Umum secara Demokrasi.

Ade Armando menyarankan, Megawati ketua umum PDIP nampaknya harus perlu belajar dari Kaesang Pangarep ketua umum PSI. Melalui Chanel YouTube Cokro TV pada Senin (4/5/2025).

Menurut Ade Armando, PDIP adalah partai memperoleh suara, terbesar dalam pemilu 2024, sementara PSI adalah partai tidak lolos ke parlemen.

Karena perolehan suaranya tidak mencapai, Parlemen Threshold. Tapi dalam demokrasi rasanya tidak ada salahnya PDIP mengikuti PSI.

Sampai hari ini PDIP belum bisa memastikan, kapan mereka melakukan kongres.

Dalam kongres rencananya, mereka akan menentukan ketua umum baru.

Memang ada sejumlah agenda penting tapi salah satu adalah, apakah Megawati masih bertahan sebagai ketua umum atau dia diganti oleh kader lainnya?.

Semua kongres PDIP seharusnya dilakukan, pada 2024 kemudian ditunda April 2025.

Sekarang PDIP sendiri pun bilang, belum bisa dipastikan. Ini beda sekali dengan PSI.

PSI sudah menetapkan akan melakulan, kongres sekaligus akan menetapkan Ketua Umum baru pada Juli 2025.

Pemilihan ketua umum yang dilakukan melalui, proses terbuka sejak Mei 2025.

Setiap anggota PSI yang memiliki kartu tanda anggota (KTA), bisa memilih dan dipilih.

Ini adalah cara memilih ketua umum sangat demokratis, yang belum dilakukan partai manapun di Indonesia.

Sebelumnya ketua umum dari PSI ada Grace Natalie, ada Giring Ganesha dan Kaesang sendiri ditentukan oleh dewan pembina.

Kali ini PSI akan memutuskan mengubah, proses pemilihan elite disitu.

Dipartai-partai senior lain pun tidak ada yang menerapkan pemilihan langsung, biasanya pemilihan dilakukan dengan berjenjang.

Misalnya mula-mula pemilihan dilakukan dilevel, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan di Wilayah Provinsi yang terpilih di level DPW dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta.

Akhirnya di kongres ketua umum akan dijatuhkan, melalui voting diantara para Wakil Daerah dan Pusat yang hadir.

PSI memilih cara sama sekali yang berbeda, pemilihan dilakukan online atau disebut e-voting.

Setiap anggota berhak memilih diantara, nama-nama calon ketua umum.

Saya memang kades PSI tapi jujur saya katakan, kalau ini memang dilakukan ini luar biasa.

Megawati rasanya harus mulai membuka mata, terhadap contoh PSI. Karena para kader tokoh PDIP selama ini, acapkali melecehkan PSI.

Salah satu juru bicara PDIP yang sangat sering, melecehkan PSI adalah Guntur Romli.

Guntur Romli semula adalah kader PSI dan, keluar dari PSI dan pindah ke PDIP setelah marah-marah, akibat Prabowo berkunjung ke kantor PSI.

Guntur mengkritik kepemimpinan PSI yang dianggap otoriter, karena kekuasaan tertinggi berada ditangan Dewan Pembina.

Dia juga menyebut Kaesang hanya memiliki peran, simbolis dan tidak memiliki kekuasaannya dalam partai.

Saya tahu respon Guntur sekarang terhadap, pilihan PSI melakukan pemilihan terbuka dan langsung.

Guntur bahkan rasanya perlu melihat kedalam PDIP, mengingat Megawati sudah menduduki jabatan ketua umum disana.

Selama 26 tahun tanpa pernah diganti, dan tentu saja yang memilih Megawati bukanlah para anggota.

Yang memilih para elite partai tapi melecehkan PSI dari PDIP, bukan hanya Guntur pada Oktober 2023.

Politikus senior Panda Nababan mengomentari, pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI.

Yang menilai langkah tersebut dalam bentuk pengkarbitan, atau percepatan karier politik tanpa proses yang matang.

Anda menyatakan bahwa Kaesang belum memiliki rekam jejak, yang cukup dan seharusnya melalui proses pemilihan yang wajar.

Sebelum menduduki posisi yang strategis. Ia juga menganggap Presiden Joko Widodo, memaksakan anak anaknya, dalam dunia politik tanpa pengalaman yang memadai.

Politisi senior dari lainnya dari PDIP Dedi Sitorus, tak henti-hentinya melecehkan PSI pada Agustus 2023.

Dedi menyatakan bahwa PSI hanya memiliki dua ilmu, dalam berpolitik menyerang orang dan menjadi benalu.

Dedi juga menuding PSI juga menumpang popularitas Presiden Jokowi dan, Kaesang Pangarep.

Menurut Dedi seolah PSI menjadi partai, Golkar pada masa lalu yang keberlangsungannya.

Ditopang oleh penguasa bukan karena gagasan, ketua DPP PDIP Said Abdullah juga menyebut PSI partai kecil pengganggu.

Yang coba mencari perhatian dengan mengganggu, partai besar seperti PDIP.

Dia juga sempat bilang begini setelah PSI, memajukan nama Kaesang untuk calon walikota Depok, yang dianggap upaya mencari sensasi di media massa.

Sekarang dengan adanya perubahan pada pola pemilihan ketua umum, partai PSI apa komentar Guntur, Dedi, Panda, Said dan kawan kawan tidakkah sebaiknya.

PDIP justru mulai belajar dari PSI penundaan, kongres PDIP sendiri sebenarnya banyak pertanyaan.

Puan Maharani menyatakan bahwa, hingga pertengahan April 2025 partai belum menentukan jadwal pasti kongres.

Ia menekankan pelaksanaan kongres tidak perlu, dilakukan secara terburu buru dan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Publik sendiri melihat ada faktor penghambat, salah satu yang disebut adalah soal nasib sang sekjen Hasto Kristianto.

Hasto Kristianto adalah merupakan, tangan kanan Megawati. yang selama ini berperan besar dalam persiapan konsolidasi internal partai.

Tanpa kehadiran Hasto ada kemungkinan PDIP mengalami pembelahan serius.

Saat ini saja sudah banyak dibicarakan bahwa, ada pergeseran kekuasaan dari Megawati.

Namun belum ada kepastian siapa yang mungkin, akan menjadi sang penerus yang selama ini sebenarnya yang sudah mempersiapkan diri itu adalah di kubunya Puan Maharani sang putri Megawat.i

Masalahnya kubu Puan kabarnya, tidak disukai kalangan berada selama ini.

Dilingkar kekuasaan Megawati komandan, orang-orang Megawati ini adalah Hasto.

Nah kalau Hasto bebas rencana dari penjara, dia bisa kembali menjadi Sekjen.

Untuk kembali mengokohkan kekuatan Megawati. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Hasto benar-benar dipenjara?

Ini akan menimbulkan goncangan yang luar biasa, pertarungan akan terjadi antara orang-orang Hasto versus kubu Puan Maharani.

Dalam hal ini kembali topik semula bisa difahami, mengapa pilihan PSI untuk menyelenggarakan proses ketua umum.

Dengan cara bebas dan terbuka adalah, pilihan jauh lebih sehat di PDIP mungkin sudah saatnya Megawati menyatakan mengundurkan diri.

Dan siapa yang berhak untuk menggantikan dirinya, ditentukan bersama-sama bukan hanya ditentukan oleh segelintir oleh elite atau kaum pimpinan.

Guntur Romli dulu mengatakan PSI otoriter ketua umum nya ditentukan oleh Dewan Pembina sekarang.

Kita bisa tuh atas sikapnya setelah melihat justru PSI lah, yang memberi contoh proses tentang pemilihan ketua umum yang demokratis.

Megawati nampaknya perlu belajar dari Kaesang atau paling tidak, menyaksikan apa yang dijalankan PSI di bulan ini Juli.

Sehingga model itu bisa diterapkan di partai nya, ayo gunakanlah akal sehat karena bila kita gunakan akal sehat Indonesia akan selamat, .