Fabel burung pipit mengingatkan kita pada satu hal sederhana: keramaian tidak selalu berarti kebenaran.

Kadang-kadang keramaian hanya berarti ada banyak suara yang berbicara tentang sesuatu yang belum tentu penting.

Akibatnya ruang publik akan berubah menjadi panggung kegaduhan yang melelahkan.

Dan ketika kegaduhan itu berlangsung terlalu lama, masyarakat berisiko kehilangan energi untuk membicarakan hal-hal yang benar-benar penting.

Dalam sebuah fabel lama diceritakan tentang seekor burung pipit yang hidup di sebuah hutan yang damai.

Burung kecil ini bukan yang paling kuat, bukan pula yang paling berkuasa.

Namun ia dikenal rajin membersihkan sarang-sarang yang kotor, memunguti sisa-sisa makanan yang membusuk, dan memperingatkan hewan lain jika ada tanda-tanda bahaya di hutan.

Suatu hari, segerombolan burung gagak menemukan sesuatu yang menarik: bayangan burung pipit di permukaan air yang terlihat aneh.

Bayangan itu tampak seperti burung lain yang sedang melakukan sesuatu yang memalukan.

Para gagak segera ribut. Mereka berteriak dari dahan ke dahan, memanggil seluruh penghuni hutan untuk menyaksikan “skandal” burung pipit.

Hari demi hari, para gagak terus membicarakan bayangan itu. Mereka membuat cerita baru, memperbesar kisah lama, bahkan menambah-nambahkan hal-hal yang sebenarnya tak pernah terjadi. Hutan pun gaduh oleh suara mereka.

Namun di tengah kegaduhan itu, ada satu hal yang luput dari perhatian: hutan sedang perlahan rusak.

Air sungai mulai keruh. Beberapa pohon mulai ditebang. Lubang-lubang di tanah mulai merusak sarang hewan kecil.

Tetapi semua itu tidak menjadi pembicaraan utama. Semua mata tertuju pada cerita tentang bayangan burung pipit di air.

Fabel sederhana ini terasa relevan ketika kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Sejak dua bulan belakangan, ruang percakapan publik—terutama di media sosial—diramaikan oleh isu moral yang dikaitkan dengan dugaan Video Call Sex (VCS) yang disebut-sebut menyerupai wajah seorang bupati.

Setiap hari, potongan-potongan narasi beredar. Spekulasi berkembang.

Tuduhan saling bertumpuk. Ironisnya, isu yang belum tentu terverifikasi secara utuh itu justru mendapat ruang luas di sebagian media tertentu.

Berita-berita yang muncul sering kali lebih bersifat sensasional daripada substantif—lebih banyak membahas dugaan moral personal dibandingkan kinerja pemerintahan atau kebijakan publik.

Sementara itu, media lainnya memilih sikap berbeda. Mereka lebih fokus pada peristiwa lain: pembangunan daerah, program pelayanan publik, kondisi ekonomi masyarakat, hingga isu-isu sosial yang lebih langsung menyentuh kehidupan warga.

Perbedaan sikap ini sebenarnya memperlihatkan dua wajah jurnalisme. Yang pertama adalah jurnalisme yang mengejar sensasi.

Yang kedua adalah jurnalisme yang mengejar substansi. Masalahnya, ketika sensasi menjadi arus utama, publik perlahan-lahan kehilangan fokus pada persoalan yang jauh lebih penting.

Dalam perspektif politik lokal, fenomena seperti ini bukan hal baru. Sejarah politik sering menunjukkan bahwa isu moral personal kerap dijadikan alat untuk menggeser perhatian publik dari isu struktural.

Ketika perdebatan publik habis pada soal moral individu, maka ruang diskusi tentang kebijakan publik menjadi menyempit.

Padahal bagi masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, pertanyaan yang jauh lebih penting sebenarnya adalah:

Bagaimana kualitas pelayanan publik?. Bagaimana pembangunan infrastruktur nagari?.

Bagaimana kesejahteraan petani dan pelaku UMKM?. Bagaimana tata kelola anggaran daerah?.

Bagaimana keberlanjutan program pembangunan?. Isu-isu seperti ini justru menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Sayangnya, dalam logika media sosial, isu yang dramatis sering kali mengalahkan isu yang strategis.

Di sinilah kita kembali pada pelajaran dari fabel burung pipit tadi. Ketika para gagak sibuk memperdebatkan bayangan di air, mereka lupa melihat kondisi hutan yang sebenarnya.

Padahal yang menentukan masa depan hutan bukanlah rumor tentang seekor burung, melainkan kesehatan ekosistemnya.

Begitu pula dengan sebuah daerah. Masa depan sebuah kabupaten tidak ditentukan oleh rumor digital semata, tetapi oleh kinerja pemerintahan, kebijakan pembangunan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam masyarakat yang sehat secara demokratis, kritik tentu penting. Pengawasan terhadap pemimpin juga merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik.

Namun kritik yang sehat seharusnya berbasis pada fakta, kepentingan publik, dan proporsionalitas—bukan sekadar amplifikasi rumor yang belum tentu terbukti.

Jika tidak, ruang publik akan berubah menjadi panggung kegaduhan yang melelahkan.

Dan ketika kegaduhan itu berlangsung terlalu lama, masyarakat berisiko kehilangan energi untuk membicarakan hal-hal yang benar-benar penting.

Fabel burung pipit mengingatkan kita pada satu hal sederhana: keramaian tidak selalu berarti kebenaran.

Kadang-kadang keramaian hanya berarti ada banyak suara yang berbicara tentang sesuatu yang belum tentu penting.

Sementara hal-hal yang paling menentukan masa depan masyarakat justru berlangsung dalam keheningan: pembangunan jalan nagari, perbaikan irigasi, peningkatan layanan kesehatan, atau kebijakan ekonomi lokal.

Mungkin sudah saatnya publik kembali menoleh ke arah hutan yang sebenarnya—bukan sekadar bayangan di permukaan air.

Karena pada akhirnya, yang akan diingat oleh sejarah bukanlah seberapa ramai rumor yang pernah beredar, melainkan seberapa besar kemaslahatan yang berhasil diwujudkan bagi masyarakat. ( Edi Anwar Asfar )