List Berita | Retak dari pucuk pimpinan dugaan pelanggaran mekanisme, memicu konflik di tubuh Partai Gerakan Rakyat Sumbar.
Gejolak di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai Gerakan Rakyat, Sumatera Barat kian memanas.
Konflik internal yang awalnya disebut sebagai perbedaan pandangan, kini berkembang menjadi polemik terbuka.
“Yang menyeret nama, Ketua DPW Rita Widyawati dan Wakil Ketua Umum DPP, Winston.
Sejumlah pengurus menilai, akar persoalan terletak pada dugaan pelanggaran mekanisme organisasi di tingkat pimpinan.
SK Berubah Tiga Kali, Prosedur Dipertanyakan
Sorotan utama tertuju pada perubahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW yang terjadi tiga kali dalam waktu singkat.
Wakil Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sumbar, Edi Anwar, menyebut SK pertama diterbitkan pada 19 Januari 2026 dengan komposisi 15 pengurus.
Namun pada Februari, komposisi tersebut direvisi dan jumlah pengurus dipangkas menjadi tujuh orang. Tiga hari berselang, SK kembali berubah.
Posisi bendahara turut diganti: Fitriawati ditetapkan sebagai Bendahara dan Merry Yunaida sebagai Wakil Bendahara.
Padahal sebelumnya Merry menjabat sebagai Bendahara.
Perubahan cepat dan berulang ini dinilai janggal.
Sejumlah pengurus mempertanyakan, apakah prinsip kolektif kolegial benar-benar dijalankan dalam proses tersebut.
Edi menduga revisi tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan DPP.
Ia menilai permintaan perubahan dari Ketua DPW, diproses tanpa verifikasi mendalam terhadap dinamika internal di Sumbar.
Dugaan Peran Elite DPP
Nama Winston, Wakil Ketua Umum DPP, turut disebut dalam pusaran konflik.
Beberapa pengurus mengaku Ketua DPW kerap mengatasnamakan, instruksi Winston saat mengambil kebijakan yang tidak sesuai hasil rapat DPW.
Hal ini memunculkan kesan bahwa keputusan strategis, lebih banyak ditentukan melalui komunikasi langsung antara pimpinan DPW dan elite DPP, bukan melalui forum resmi organisasi.
Di sisi lain, Korwil Sumbar Ahmad Darwan disebut beberapa kali tidak menerima laporan terkait perubahan penting di tingkat DPW.
Jika benar, kondisi ini dinilai memperlihatkan jalur komunikasi formal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penempatan Figur dan Munculnya Kepengurusan Tandingan
Konflik meluas ke tingkat DPD kabupaten/kota. Sejumlah pengurus menyoroti penunjukan figur yang disebut memiliki hubungan kekerabatan, dengan Ketua DPW.
Di beberapa daerah, seperti Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, dan Padang Pariaman.
Di wilayah tersebut muncul penolakan dari pengurus setempat, yang menilai penunjukan tidak melalui musyawarah internal.
Akibatnya, terbentuk kepengurusan tandingan di sejumlah daerah-indikasi bahwa soliditas partai mulai terbelah.
Isu Transparansi Keuangan
Persoalan juga menyentuh pengelolaan keuangan.
Fitriawati, yang disebut menjabat Bendahara, mengungkap adanya permintaan untuk menaikkan angka pengeluaran dalam laporan keuangan yang disebut berkaitan dengan kebutuhan pribadi Ketua.
Selain itu, dana bantuan yang disebut berasal dari Wali Kota Padang serta sumbangan dari Fauzi Bahar dikatakan tidak tercantum dalam laporan resmi.
Tuduhan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai, transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat DPW.
Dugaan Pungutan untuk Jabatan
Sejumlah sumber internal juga menyebut adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang, bagi individu yang ingin masuk dalam struktur pengurus DPW, dengan nilai mencapai jutaan rupiah.
Alasan yang disebutkan antara lain untuk menutup biaya kedatangan, Anies Rasyid Baswedan pada Januari lalu serta kebutuhan pendanaan lainnya.
Jika terbukti, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip integritas dan partisipasi dalam organisasi politik modern.
Krisis Tata Kelola dan Ujian Soliditas
Rangkaian dugaan pelanggaran mekanisme serta sikap DPP yang dinilai terlalu mudah, mengakomodasi perubahan disebut menjadi pemicu konflik berkepanjangan.
Edi Anwar menegaskan pembenahan harus dimulai dari penegakan prosedur organisasi secara konsisten, baik di tingkat DPW maupun DPP.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua DPW Rita Widyawati maupun Wakil Ketua Umum DPP Winston terkait berbagai tudingan tersebut.
Konflik yang bermula dari dugaan pelanggaran mekanisme, kini berkembang menjadi ujian besar bagi soliditas Partai Gerakan Rakyat di Sumatera Barat.
Tanpa penyelesaian terbuka dan transparan, perpecahan dikhawatirkan kian melebar.