spot_img

Warga Jembrana Keluhkan Pengelolaan Tepung Ikan Bau Tak Sedap

Published on

Bali, listberita.id – Beberapa kajian tentang pengelolaan limbah, di sertai dengan ijin amdal terkait.

Ketika permasalahan pengelolaan limbah itu menjadi keluhan, maka seharusnya dilibatkan warga di sekitar lingkungan agar tidak menjadi persoalan.

Seperti warga dari desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Pada Selasa (6/5/25).

BACA JUGA  PUPR Lakukan Naturalisasi Kali Rengas Untuk Cegah Banjir

Warga mengeluhkan aktivitas pembuangan limbah dari pabrik, pengolahan tepung ikan milik UD Samudera Kencana.

Perusahaan yang berlokasi di wilayah pesisir tersebut, diduga telah membuang limbah hasil produksinya langsung ke laut.

Tanpa disertai dengan pengelolaan, yang sesuai dengan aturan lingkungan hidup.

BACA JUGA  Anggota DPR Fraksi PAN Singgung Pertambangan Halmahera Tengah

Menurut warga, limbah tersebut dibuang melalui saluran pipa panjang’ yang diarahkan hingga ke tengah laut.

Namun, akibat kondisi pipa yang bocor, bau tak sedap tercium hingga ke pemukiman warga di pinggir pantai.

Kondisi ini menimbulkan keresahan, tidak hanya karena polusi udara.

<

BACA JUGA  Seluruh Desa Dari Bogor Bimtek ke Bali Siapakah Penanggung Jawab?

Tetapi juga karena kekhawatiran akan, dampaknya terhadap kesehatan dan ekosistem laut.

Jelas itu sangat mengganggu dan berdampak, kepada kehidupan biota laut.

Ini merusak lingkungan hidup,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.

BACA JUGA  Serap Aspirasi DPD RI, Kantor Menkum Bali Dukung Penuh

Keluhan serupa juga datang dari para nelayan, yang menggantungkan hidup dari hasil laut di sekitarnya.

Mereka khawatir pencemaran dari limbah pabrik akan, merusak habitat ikan dan berdampak langsung pada hasil tangkapan mereka.

Padahal, dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

BACA JUGA  Lancarkan Balasan Iran Ledakan Kota TEL AVIV Israel

Pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan, tanpa izin merupakan tindak pidana serius.

Pelaku dapat dikenakan sanksi penjara, hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Jika terbukti dilakukan secara sengaja, ancaman hukuman meningkat menjadi 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.

BACA JUGA  Rokidi Mendadak Mengundurkan Diri Sebagai Dirut Bank Kalbar

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait.  Termasuk Dinas Lingkungan Hidup, untuk segera menindaklanjuti temuan ini.

Warga berharap ada pengawasan lebih ketat terhadap industri pengolahan hasil laut di kawasan pesisir Jembrana.

Agar lingkungan tetap terjaga dan mata pencaharian, masyarakat tidak terganggu, (Wartawan Iskandar).

BACA JUGA  Diduga Penambangan Ilegal, Tersebar Kuasai Bogor Jawa Barat

 

Latest articles

Pesan Perubahan Karang Taruna Desa, Ini Jawabannya!

Bogor, LIST BERITA - Ada yang berbeda pada lembaga yang satu ini, karang taruna...

Banjir Meluap Runtuhkan Penduduk Ibu Kota Kolombo Sri Lanka

List Berita - Hujan melanda di Ibu Kota Kolombo Sri Lanka, menyebabkan banjir meluap...

DPRD Kota Bogor, Setujui Raperda Pelaku Pedagang Tradisional

LIST BERITA - DPRD Kota Bogor, secara resmi menyetujui Raperda, bagi pelaku pedagang tradisional...

Persiapkan Pelayanan Haji Bupati Bogor Hadiri Rakor di Subang

Subang - Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, mempersiapkan Embarkasi pelayanan haji untuk masyarakat. Pada saat kunjungannya...

More like this