LIST BERITA – Kemenko Polkam rangkul Kemendagri dan LKPP, memperkuat transparansi daerah.
Bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi.
Memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas, dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Keterbukaan Informasi PBJ Pemerintah di Manado, Kamis (31/7/2025).
Rakor ini bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan proses PBJ di daerah berjalan terbuka, transparan, dan mudah diakses publik.
Langkah ini dinilai kunci mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong keterbukaan informasi.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, melalui Asisten Deputi (Asdep) Agung Pratistho, menegaskan keterbukaan informasi sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendorong pemda di Sulawesi menjadi garda terdepan implementasi transparansi PBJ, dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan,” ujar Agung.
Menurutnya, PBJ termasuk sektor rentan korupsi. Karena itu, partisipasi dan pengawasan masyarakat penting, dengan syarat pemerintah proaktif menyediakan informasi akurat dan mudah diakses.
Sulawesi Masih Rendah Keterbukaan Informasi.
Pemilihan lokasi rakornya didasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.
Yang menunjukkan tingkat keterbukaan informasi di Sulawesi masih rendah. Dari enam provinsi, hanya dua yang masuk kategori “informatif”.
“Ini menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan layanan informasi publik, khususnya PBJ,” jelas Agung.
Hadirkan Narasumber Kompeten.
Pj. Sekda Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, mewakili Gubernur Olly Dondokambey, menyambut positif rakornya. Sementara itu, narasumber yang hadir antara lain:
1. Kepala Puspen Kemendagri Benni Irwan – Memaparkan peran strategis Kemendagri dalam implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah.
2. Kepala Biro Humas LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati – Menyoroti pentingnya transformasi digital untuk transparansi PBJ.
Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mewujudkan PBJ yang akuntabel dan bebas korupsi.
