spot_img

Mengatasi Penanganan Kebakaran Hutan Riau Menko Polkam Bahas Ini

Published on

LIST BERITA – Kemenko Polkam mewakili pemerintah, bahas mengatasi penanganan kebakaran hutan Riau.

Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn), Budi Gunawan memastikan pemerintah mengerahkan upaya maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Penanganan darurat ini dinilai krusial mengingat dampak asap lintas batas yang berpotensi memengaruhi kredibilitas Indonesia di forum internasional.

BACA JUGA  Anak Remaja Korban Praktik Prostitusi Online Terbongkar Pihak Kepolisian

Pernyataan itu disampaikan Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Riau secara hybrid, Rabu (23/7/2025).

Menko Polkam menekankan instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan karhutla merupakan upaya penyelamatan masa depan bangsa, bukan sekadar tugas teknis.

“Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” kata Menko Budi Gunawan.

BACA JUGA  Dalam Menghadapi Sektor Keamanan Kemenko Polkam Bahas Ini!

Dalam rapat tersebut, Menko Polkam menginstruksikan enam langkah strategis:

(1) percepatan pemadaman untuk mencegah perluasan asap

(2) deployment tim teknis Kementerian Kehutanan

<

(3) audit konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak

(4) moratorium izin baru lahan gambut

(5) penegakan hukum tanpa kompromi

(6) sanksi administratif maksimal termasuk pencabutan konsesi.

BACA JUGA  Koperasi sebagai Stabilisator Ekonomi Desa, Menko Polkam Menjawab

“Langkah tegas penegakan hukum atau law enforcement agar terus, dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan.

Lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, kemudian lakukan press release untuk efek deterrence.

Koordinasikan dengan Kejaksaan untuk percepatan proses hukum,” tegas Menko Polkam.

BACA JUGA  Rangkul Kemendagri dan LHKPP Kemenko Polkam Paparkan Ini!

Menko juga menyiapkan strategi diplomasi menjelang pertemuan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Indonesia akan menegaskan komitmen penuh terhadap kerjasama regional, termasuk opsi pengawasan lintas batas kolektif.

“Indonesia juga terbuka terhadap penguatan kerja sama regional, termasuk pengawasan lintas batas secara kolektif,” ungkap Budi Gunawan.

BACA JUGA  Menko Polkam Dukung Sekolah Rakyat Wujudkan Anak Bangsa Cerdas

Hingga Rabu (23/7), Desk Penanganan Karhutla yang dikomandoi BNPB telah melakukan operasi darat-udara termasuk water bombing dan modifikasi cuaca.

Polri telah menetapkan 31 tersangka dari 25 laporan kasus.

“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” pungkasnya.

BACA JUGA  Dalam Rapat Presiden Singgung Penanganan Karhutla Menko Polkam Menjawab

Latest articles

Kepala Desa di Tentukan Pemilihan PAW Siapa Yang Unggul

Bogor, LIST BERITA - Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, menggelar Pilkades PAW...

DPD Partai Golkar Gelar HUT ke-61 Bersamaan Pada Musim Hujan

LIST BERITA – Memasuki pergantian tahun 2025, DPD Partai Golkar, memperingati HUT ke-61 di...

Pesan Perubahan Karang Taruna Desa, Ini Jawabannya!

Bogor, LIST BERITA - Ada yang berbeda pada lembaga yang satu ini, karang taruna...

Banjir Meluap Runtuhkan Penduduk Ibu Kota Kolombo Sri Lanka

List Berita - Hujan melanda di Ibu Kota Kolombo Sri Lanka, menyebabkan banjir meluap...

More like this