LIST BERITA – Hubungan AS dan Korea Selatan semakin erat, dalam menghadapi serangan terhadap Korea Utara.
Hubungan diplomatik Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan AS semakin erat. Dan mereka mengagendakan pertemuan, dengan Presiden AS Donald Trump pada minggu depan.
Agenda tersebut untuk membahas puncak pertemuan pertama mereka, dan Ia diminta untuk membayar lebih untuk pemeliharaan pasukan AS di negaranya.
Pasukan AS berada di semenanjung. Selama pembicaraan yang akan didominasi oleh masalah keamanan dan China.
Sebagian besar tidak diikutsertakan dalam perundingan perdagangan, ketika panik memuncaknya pada kesepakatan tidak tertulis pada bulan lalu.
Pertanyaan mengenai masa depan aliansi Korea Selatan-AS dan pendekatan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.
Menjadi bagian topik utama dari diskusi Gedung Putih, kata pejabat dan analis.
Masalah yang pelik bagi Lee desakan dari Trump, agar Seoul membayar lebih banyak untuk 28.500 tentara AS.
Yang ditempatkan di Korea Selatan sebagai warisan, Perang Korea 1950-1953.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan area fokus utama.
Akan menjadi apa yang disebut pembagian beban, dan Trump diperkirakan akan mendesak Korea Selatan untuk melakukan lebih banyak hal.
Seoul menyediakan lebih dari $1 miliar per tahun, untuk mendukung kehadiran pasukan AS.
Dan juga membayar untuk pembangunan pangkalan AS terbesar di luar negeri, Camp Humphreys, kata Victor Cha, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington.
“Tapi Presiden Trump jelas menginginkan lebih,” kata Cha, merujuk pada seruannya di masa lalu agar Seoul membayar $5 miliar atau bahkan $10 miliar.
Dia ingin anggaran pertahanan, mendekati 5% dari PDB untuk para sekutu; Korea Selatan saat ini berada di angka 3,5%.
Korea Selatan ingin memodernisasi aliansi AS, untuk beradaptasi dengan lingkungan keamanan.
Saat berubah seperti, persaingan AS-Tiongkok dan sedang mempertimbangkan pengeluaran pertahanan yang lebih tinggi, kata penasihat keamanan utama Seoul Wi Sung-lac.
Masalah program ini sedang dibahas, antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Dengan angka-angkanya masih dalam proses, dan pembahasan,” ujar Wi saat jumpa pers.
fleksibilitas Strategis
Ada diskusi di dalam Pentagon tentang penarikan sejumlah pasukan AS dari Korea Selatan, kata pejabat AS.
Untuk menangkal hal itu, beberapa pihak di Pentagon mencoba memfokuskan kembali aliansi terhadap ancaman.
Meskipun banyak hal, yang bergantung pada kesediaan dari pemerintahan Seoul, pejabat AS menjelaskan.
Keinginannya adalah untuk membahas secara umum, bagaimana aliansi dan pasukan AS di Korea Selatan, dapat digunakan untuk melawan China.
Hal itu dapat menimbulkan banyak masalah bagi Lee, ketika Ia menyatakan dukungan penuh terhadap aliansi AS.
Tetapi Ia berjanji untuk mengambil pendekatan, yang seimbang antara Washington dan Beijing.
Jenderal Xavier Brunson, komandan Pasukan AS di Korea (USFK), mengatakan bulan ini.
Bahwa, bukan merupakan kesimpulan yang pasti bahwa Korea Selatan akan terlibat dalam konflik apa pun atas Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
Dalam pengakuannya bahwa tidak ada yang terjadi, di kawasan ini secara terpisah dan pasukan AS di Korea Selatan.
Kemungkinan akan diperlukan untuk, “menyelesaikan masalah yang lebih besar.
Ketika ditanya tentang “fleksibilitas strategis” seperti itu, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.
Ia mengatakan sulit untuk memprediksi operasi, USFK dalam situasi hipotetis.
“Namun, operasi USFK dilakukan di bawah konsultasi dan komunikasi bersama.
Yakni, antara Korea Selatan dan Amerika Serikat,” kata seorang juru bicara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dalam penyampaiannya saat Ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Korea Selatan Cho Hyun di Washington pada hari Jumat.
Pada pernyataannya melalui Departemen Luar Negeri mereka mengatakan, keduanya “menyoroti kekuatan abadi” dari aliansi yang telah berusia tujuh dekade.
Dikatakan bahwa mereka akan membahas “agenda berwawasan ke depan yang meningkatkan pencegahan di Indo-Pasifik.
Untuk meningkatkan pembagian beban kolektif kita, membantu merevitalisasi manufaktur Amerika.
Serta memulihkan keadilan dan timbal balik, dalam hubungan perdagangan kita.
Mereka juga menegaskan pentingnya kerja sama antara AS-Jepang-Korea Selatan, tambahnya dalam pernyataan tersebut.
Pernyataan Kemenlu Korea Selatan menyebutkan bahwa, selain membahas agenda KTT, Rubio dan Cho juga mengevaluasi perjanjian tarif pada bulan Juli.
Antara kedua negara itu telah memutuskan, untuk mendorong negosiasi yang berkelanjutan.
Meskipun beberapa masalah masih belum terselesaikan. Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Korea Utara dan Nuklir
Lee dan Trump kemungkinan besar memiliki pandangan yang sama, mengenai Korea Utara, dengan keduanya terbuka.
Untuk berinteraksi dengan pemimpinnya Kim Jong Un, dan presiden AS sering menampilkan dirinya sebagai pembawa perdamaian global.
Namun, Pyongyang telah menolak upaya untuk menjalin kembali, keterlibatan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang terlihat dalam masa jabatan pertama Trump, dan justru memperkuat hubungannya yang semakin dalam dengan Rusia.
“Saya ragu banyak hal substansial akan dikatakan, tentang Korea Utara selain komitmen terhadap diplomasi dan penegasan kembali tujuan denuklirisasi,” kata Jenny Town, dari program 38 North yang berbasis di Washington yang memantau Korea Utara.
Lee mengatakan kepada surat kabar Jepang, pada hari Kamis bahwa pemerintahannya akan meletakkan dasar untuk akhirnya membongkar program senjata nuklir Korea Utara.
Melalui pembicaraan dengan Pyongyang dan kerja sama, dengan Washington AS.
Korea Utara telah berulang kali mengatakan, senjata nuklirnya tidak terbuka untuk dinegosiasikan.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho mengatakan, kepada parlemen pada minggu ini.
Bahwa, Korea Selatan juga dapat mencoba menggunakan puncak pertemuan tersebut.
Untuk mendapatkan persetujuan, untuk memproses ulang atau memperkaya bahan nuklirnya sendiri.
Meskipun ada pembicaraan dari beberapa, pejabat Korea Selatan tentang perlunya mencapai “latensi nuklir”, atau cara untuk membangun persenjataan atom dengan cepat.
Cho menambahkan, pemrosesan ulang hanya akan dilakukan untuk keperluan industri atau lingkungan.
Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di AS, mengungkapkan.
Tidak ada kebutuhan praktis “industri atau lingkungan” bagi Korea Selatan, untuk memulai pemrosesan ulang, atau untuk kemampuan pengayaan uranium dalam negeri untuk program energinya.
Kedua kegiatan tersebut dilarang berdasarkan, Perjanjian Kerja Sama Nuklir AS-Korea Selatan saat ini. Karena dapat dipergunakan untuk memproduksi bom nuklir, katanya.
“Terlalu banyak politisi Korea Selatan yang mempertimbangkan, gagasan tersebut. Agar negara mereka memperoleh opsi senjata nuklir,” tambahnya. (**Dilansir Reuters**).
