spot_img

Peran Kemerdekaan Pers Sangat Penting Menko Polkam Beberkan Ini!

Published on

Polkam, Tangerang – Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kemerdekaan pers diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.

Demikian disampaikan, oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Dalam kegiatan “Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Provinsi Banten” di Tangerang, Kamis (7/8/2025).

Rapat ini membahas hasil pengukuran IKP di Provinsi Banten tahun 2024, yang menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan yang terjadi di lapangan.

BACA JUGA  Kemenko Polkam: SPPG Bagian Solusi Terobosan Penanganan Stunting

Seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta maraknya media dan pihak yang mengaku pers namun tidak terverifikasi atau tersertifikasi Dewan Pers.

“Kondisi ini dinilai rawan memicu penyebaran informasi yang belum tentu benar (misinformasi).

Karena pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah, mempublikasikan berita tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,” jelasnya.

Deputi Bidkoor Kominfo menyampaikan, bahwa IKP harus dimaknai sebagai cermin kualitas demokrasi, karena angka yang diperoleh menjadi tolok ukur seberapa jauh kebebasan pers terjamin dan terlindungi.

“Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita cari solusinya bersama, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas sebagai pers,” ujarnya.

<

BACA JUGA  Pemerintah Siap Pemungutan Suara Ulang Wamenko Polkam Menjawab

Ia berharap agar penguatan kemerdekaan pers di Banten mampu, menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.

Sehingga berkontribusi pada stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemenko Polkam, untuk memperbaiki indikator-indikator IKP di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Banten.

“Ke depan, Kemenko Polkam akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama jurnalis dan aparat, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan.

Serta mendorong penegakan aturan terhadap, pihak-pihak yang mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi,” jelas Eko menutup sambutannya.

BACA JUGA  Wamenaker Noel Terjaring OTT KPK Kasus Apa!

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten.

Turut hadir perwakilan dari Pemprov Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), serta insan pers dari berbagai media nasional dan lokal di wilayah Banten..

Latest articles

Universitas Muhammadiyah: Menjalin Silaturahmi Dapat Menambah Nilai Persatuan Para Siswa

LIST BERITA - Menjalin silaturahmi dapat menambah nilai persatuan, dan bentuk kepedulian berguna bagi...

Pengelolaan Candi Borobudur Peran Pemkab Magelang Sebatas Koordinatif dan Partisipatif

LIST BERITA - Candi Borobudur merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia, yang terletak di Kabupaten Magelang...

Praktisi Hukum: Siswa Harus Taat Peraturan Sekolah

LIST BERITA - Mengulas peristiwa orang tua siswa SMAN 1 Cimarga, yang melaporkan "kepala...

Komunitas Lantara Spaze Club Semangatkan Energi Baru

LIST BERITA - Setelah sukses menggelar Lantara Pop Up Market, komunitas kreatif Lantara Spaze...

More like this