Sleman, List Berita | Puluhan ketua RT dan RW dari Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, menggelar aksi unjuk rasa.
Sebagai bentuk kekecewaan terhadap dugaan kurangnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran di tingkat kalurahan.
Aksi tersebut berlangsung beberapa hari lalu, dan memantik perhatian masyarakat sekitar.
Para pengurus RT/RW datang untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus tuntutan agar pemerintah kalurahan lebih transparan.
Dalam pengelolaan dana dan kebijakan yang menyangkut, kepentingan masyarakat.
Kekecewaan Pengurus RT-RW Menjadi Topik Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah
Sejumlah peserta aksi mengaku kecewa karena selama bertahun-tahun mereka merasa kurang diperhatikan, terutama terkait honorarium yang diterima setiap tahunnya.
Salah seorang ketua RT yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa honor yang diterima para pengurus RT/RW dinilai sangat minim dan tidak sebanding dengan tugas serta tanggung jawab yang dijalankan.
“Honor kami hanya Rp500 ribu per tahun,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, nominal tersebut sudah diterima selama bertahun-tahun tanpa adanya peningkatan yang signifikan.
Bahkan, ia mengaku sudah hampir lima tahun mengabdi sebagai pengurus RT namun honor yang diterima tetap sama.
Para ketua RT dan RW menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan jika, dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mereka mencontohkan, di beberapa wilayah Kota Yogyakarta, honor ketua RT disebut mencapai sekitar Rp250 ribu per bulan.
Sementara di Kalurahan Bangunkerto, honor yang diterima hanya Rp500 ribu dalam satu tahun penuh.
Perbedaan yang cukup jauh itu memunculkan, pertanyaan di kalangan pengurus RT/RW mengenai pengelolaan anggaran di tingkat kalurahan.
elain persoalan honorarium, peserta aksi juga menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan program pemerintahan desa.
Mereka berharap seluruh penggunaan anggaran, dapat dibuka secara jelas kepada masyarakat maupun pengurus wilayah.
“Kami hanya ingin pengelolaan anggaran dilakukan secara, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Tidak hanya itu, para pengurus RT/RW juga menyinggung persoalan tunjangan hari raya atau THR yang dinilai tidak konsisten.
Mereka mengaku pernah menerima THR pada tahun-tahun sebelumnya, namun belakangan bantuan tersebut tidak lagi diberikan.
Kondisi itu semakin menambah kekecewaan para pengurus RT/RW yang selama ini aktif, membantu pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Menurut mereka, peran RT dan RW sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan sosial dan administrasi di tingkat masyarakat.
Mulai dari pendataan warga, membantu kegiatan sosial, hingga menjaga kondusivitas lingkungan menjadi bagian dari tugas yang dijalankan setiap hari.
Namun demikian, mereka merasa keberadaan RT dan RW selama ini hanya dianggap sebagai pelengkap administratif semata.
“Peran kami seolah hanya simbol saja dan tidak benar-benar diperhatikan,” kata seorang ketua RW saat menyampaikan aspirasi.
Para peserta aksi juga meminta dugaan, penyelewengan anggaran yang mereka soroti dapat segera ditelusuri oleh pihak berwenang.
Mereka berharap ada pemeriksaan menyeluruh, agar tidak muncul kecurigaan maupun polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem pengelolaan anggaran dan kesejahteraan pengurus RT/RW di tingkat kalurahan.
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib, dan damai di bawah pengawalan aparat setempat.
Para pengurus RT/RW berharap aspirasi, yang mereka sampaikan dapat segera mendapat perhatian dari pemerintah kalurahan maupun pihak terkait lainnya.
Mereka juga menegaskan bahwa aksi tersebut, dilakukan demi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, adil, dan berpihak kepada masyarakat.