Jakarta, List Berita – Kelesuan ekonomi rakyat kecil kembali mencuat.
Kelesuan pedagang bagi rakyat kecil, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Di berbagai daerah rakyat mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi dan omzet yang terus merosot.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) kepada Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian UMKM, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Jajaran APKLI Perjuangan yang dipimpin Ketua Umum dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed.
Ia menyampaikan bahwa, melemahnya daya beli masyarakat menjadi persoalan utama.
“Yang dirasakan PKL dan UMKM di pasar rakyat, warung kelontong, hingga sentra kuliner di seluruh Indonesia.
Kondisi tersebut juga diperparah oleh dampak ekonomi digital, yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Kondisi PKL dan UMKM saat ini benar-benar memprihatinkan. Pasar sepi, omzet anjlok.
Ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah,” tegas Ali Mahsun Atmo di hadapan Menteri UMKM.
Dokter ahli kekebalan tubuh ini juga menyoroti dampak lanjutan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu tahun.
Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, banyak kantin sekolah terpaksa tutup.
Usaha kuliner di sekitar sekolah ikut terdampak, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar.
Di sisi lain, harga kebutuhan pokok justru meningkat dan memicu kekhawatiran risiko inflasi yang lebih tinggi.
Dorong Reformasi KUR Menjadi MUPP.
Dalam pertemuan tersebut, APKLI-P mendorong pemerintah melakukan terobosan kebijakan dengan mereformasi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi MUPP (Modal Usaha Produktif dan Pendampingan) melalui penerbitan Peraturan Presiden.
Ali Mahsun, yang pernah mengemban amanah sebagai pembantu Rektor Undar Jombang (2010–2012), menilai.
Bahwa sejak diluncurkan pada 2007 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ribuan triliun rupiah KUR telah dikucurkan.
Namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan, kualitas dan daya saing UMKM. Bahkan, dalam praktiknya kerap terjadi penyalahgunaan.
Ia mengungkapkan dua kelemahan mendasar KUR. Pertama, minimnya pendampingan usaha dari hulu ke hilir yang menyebabkan tingkat kemacetan kredit PKL dan UMKM bisa mencapai 40–50 persen.
Kedua, skema KUR dinilai belum memberi ruang cukup bagi generasi milenial, Gen Z, dan pengangguran untuk membuka usaha baru.
“Tanpa pendampingan yang kuat, banyak pelaku usaha sulit naik kelas.
Kondisi ini menghambat upaya Indonesia memanfaatkan puncak bonus demografi 2030, yang membutuhkan sedikitnya 100 juta UMKM unggul dan berdaya saing,” ujar Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998 itu.
Gerakan Pasar Rakyat dan Satu Data UMKM
Selain reformasi pembiayaan, APKLI-P juga mengusulkan revitalisasi dan integrasi pasar rakyat serta PKL–UMKM melalui Gerakan Pasar Rakyat (GPR) di seluruh Indonesia.
APKLI-P menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan, Satu Data Nasional UMKM melalui platform SAPA UMKM dan tata kelola satu rumah Holding UMKM Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman merespons positif berbagai aspirasi tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan, permodalan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas usaha.
Maman bahkan memberikan arahan langsung kepada Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, untuk menindaklanjuti aspirasi APKLI.
Perjuangan secara cepat dan konkret, termasuk menyiapkan Gerakan Pasar Rakyat (GPR) di seluruh Indonesia.
“Kami terus berupaya agar UMKM memiliki peran sentral dalam program unggulan Presiden Prabowo, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Maman Abdurrahman.
