List Berita, Batubara – Kurangnya perhatian pemerintah daerah, terhadap nilai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ungkap Mukhlisun.

Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, kepada redaksisatu.id.

Acara berlangsung di aula kantor, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.

Hal ini terungkap saat di laksanakan nya acara, silaturahim dan halal bihalal ABPEDNAS bersama BPD se-Kabupaten Batubara.

Jika kita mengacu kepada, Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) nomor 110 tahun 2016 dan Undang-Undang (UU) nomor 06 tahun 2014.

Sebagai payung dan pedoman BPD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di mana di nyatakan pada pasal 31  Permendagri nomor 110 tahun 2016 huruf C  ” Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Namun hal ini sangat sulit diterabkan di lapangan ungkap salah seorang peserta silaturahim kepada redaksisatu.id.

BPD adalah mitra dari Kepala Desa, dalam menjalankan roda pemerintah desa terutama berkaitan dengan kebijakan, pengawasan dan alokasi Dana Desa ( DD).

Yang setiap tahunnya di terima oleh desa dari pemerintah pusat, hal tersebut sesuai dengan tugas BPD, di antaranya melaksanakan pengawasan  terhadap kinerja kades.

Hal ini senada dengan riuhnya berbagai, pendapat dan analisis para ketua BPD yang hadir di acara tersebut.

“Tunjangan dan oprasional BPD tidak jelas pada tahun ini “ungkap Siswanto ketua BPD Binjai Baru pada redaksisatu.id.

Berdasarkan penelusuran media berkaitan hal ini, banyaknya di temui tidak / belum cairnya tunjangan BPD pada tahun anggaran 2025 ini.

Hal ini sungguh menyediakan dan memilukan hati, serta memupuskan harapan para anggota BPD.

Dimana semestinya mereka menerima uang tunjangan, yang akan dimanfaatkan untuk keperluan lebaran, namun semua sirna.

Jika kita mengacu pada,Peraturan Bupati ( Perbub) Batubara nomor 5 tahun 2023 pada Bab III pasal 4.

Dimana di atur ketentuan besaran tunjangan, dan penghasilan tetap (Siltap) kades serta perangkat.

Dimana di nyatakan Kades mendapatkan Siltap Rp 3.100.000 serta memperoleh tunjangan Rp 1.000.000 setiap bulannya.

Yang dituangkan, di dalam APBDes dengan menggunakan Alokasi Dana Desa ( ADD).

Hal ini sejalan dengan Bab V pasal 6 dimana, setiap anggota BPD menerima tunjangan Rp 150.000 setiap bulannya.

Namun hal ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya, Siltap dan tunjangan Kades beserta perangkat desa.

Meskipun kedua lembaga ini, pemerintah desa dan pemerintahan BPD, sama-sama bersumber dari ADD tahun 2025.

BPD adalah mitra Kades di dalam pemerintah desa, alangkah bijaknya menjalin keharmonisan dan sinerjisitas dengan BPD di dalam setiap sikap dan tindakan.

Jika kita jumlahkan hanya Rp 600.000 yang di nanti oleh, anggota BPD saat menjelang lebaran, sementara Kades dan perangkat desa lainnya telah menerima Siltap dan tunjangan secara utuh.

Acara silaturahim dan halal bihalal antara ABPEDNAS bersama BPD se kabupaten Batubara adalah sebuah kegiatan rutinitas ABPEDNAS.

Dalam menjalin keharmonisan dan berbagi ilmu, kepada segenap anggota BPD di Kabupaten Batubara.

Saat wartawan reds mempertanyakan dasar apa yang mendorong ABPEDNAS dalam melaksanakan kegiatan silaturahmi ini.

“Kurang perhatiannya pemerintah terhadap, nilai tugas dan fungsinya BPD itu sendiri,

Sehingga kita melaksanakan yang namanya, silaturahmi halal bihalal ini sebagai rutinitas tahunan kita ” ungkap Mukhlisun saat di wawancara redaksisatu.id.

Berdasarkan informasi yang di himpun, dari redaksisatu.id dari sumber terpercaya.

Begitu banyak dan besarnya harapan, BPD ke depannya di bawah kepemimpinan Baharuddin Siagian selaku Bupati Batubara.

Saat wartawan redaksisatu.id  mempertanyakan, harapan apa di harapkan ABPEDNAS dan BPD di masa kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian.

“Harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Batubara, agar dapat memahami artikulasi Undang – Undang.

Yang sifatnya secara umum, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Perbub ataupun regulasi yang ada.

Terutama tentang tupoksi BPD, karena kurangnya pemahaman pemerintah terhadap BPD ini.

Sehingga BPD selalu kurang di perhatikan, terlebih-lebih nilai keadilan dan kesetaraan.

Sampai tingkat kesejahteraan BPD yang belum, tercapainya hal ini oleh pemerintah. (Wartawan Fajar link redaksisatu.id).