KPK: Jadwalkan Pemanggilan Kakak Hary Tanoesoedibjo Atas Dugaan Kasus Bansos 2020

Published on

Jakarta, List Berita | KPK Bidik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, dugaan dalam kasus korupsi Bansos Beras PKH 2020. 

Makin melebar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera, menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan.

Terhadap Komisari Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo.

Langkah ini menandai babak 

lanjutan dalam pengusutan, dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020. Pemeriksaan terhadap Bambang menjadi sorotan publik, Mengingat posisinya sebagai tokoh penting.

Di dunia usaha sekaligus kakak dari, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

 Keterkaitan nama besar ini dinilai berpotensi memperluas dimensi kasus, baik dari sisi jaringan bisnis maupun dugaan aliran dana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan tersebut hanya tinggal menunggu penjadwalan oleh penyidik.

“Pemanggilan untuk permintaan keterangan atau pemeriksaan terhadap, tersangka saudara BRT tentu akan dijadwalkan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (25/02/2026).

Kasus Lama, Dampak Besar

<

Kasus dugaan korupsi bansos beras ini sebenarnya bukan perkara baru.

BACA JUGA  Sopir Taksi Online Mendadak Meninggal Dunia Dekat Tugu Yogyakarta

Dugaan penyimpangan mencuat setelah KPK mengungkap, indikasi korupsi.

Dalam distribusi bantuan beras kepada keluarga, penerima manfaat PKH pada Agustus 2025.

Program yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Sejumlah persoalan mendasar dalam kasus ini meliputi:

Pengadaan dan distribusi beras yang tidak transparan

Dugaan mark-up atau penggelembungan harga

Kualitas bantuan yang tidak sesuai standar

Potensi pengurangan volume bantuan yang diterima masyarakat

Jika terbukti, praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung.

Pada masyarakat rentan yang bergantung pada bantuan tersebut, untuk kebutuhan dasar.

Jejak Korporasi dan Aliran Dana

Keterlibatan PT Dosni Roha Logistik dalam perkara ini, membuka dugaan adanya peran korporasi dalam rantai distribusi bansos.

BACA JUGA  Kemenko Polkam Adakan Seminar Bertajuk Peningkatan SDM Keamanan Digital

Penyidik KPK kini diduga tengah menelusuri:

Skema kerja sama distribusi

Penunjukan vendor atau pihak ketiga

Dugaan konflik kepentingan

Aliran dana, yang berpotensi mengarah ke pihak-pihak tertentu

Masuknya nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo sebagai pihak, yang akan diperiksa.

Memperkuat indikasi bahwa, kasus ini tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan.

Melainkan bisa menyentuh level pengambil kebijakan, dan pengendali korporasi.

Sorotan Publik dan Ujian Kredibilitas KPK

Kasus bansos kembali menjadi perhatian publik, karena menyangkut integritas program bantuan sosial pemerintah.

Masyarakat menilai pengusutan perkara ini sebagai ujian serius, bagi KPK.

Dalam menindak tegas praktik korupsi yang, menyasar sektor bantuan sosial.

Apalagi, bansos merupakan sektor yang sangat sensitif, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

BACA JUGA  Masyarakat Berbagai Daerah, Mengunjungi Rumah Mantan Presiden RI ke-7

Setiap penyimpangan di sektor ini dinilai memiliki dampak sosial, yang jauh lebih besar dibandingkan kasus korupsi pada sektor lain.

KPK Didorong Usut Tuntas

Sejumlah kalangan mendesak KPK untuk:

Mengungkap seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu

Menelusuri aliran dana hingga ke aktor utama

Membuka secara transparan perkembangan penyidikan kepada publik

Langkah pemanggilan terhadap Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo dinilai, menjadi pintu masuk penting untuk membongkar lebih dalam konstruksi perkara ini.

Dengan perkembangan terbaru ini, publik kini menanti langkah konkret KPK berikutnya:

Apakah kasus ini akan berhenti pada level tertentu, atau justru mengarah pada pengungkapan jaringan.

Yang lebih besar di balik dugaan korupsi bansos beras PKH 2020. (**Dilansir Bloomberg**).

BACA JUGA  Bupati Ponorogo Terjaring OTT Penyidik KPK

Latest articles

DPRD Kota Bogor Perkuat Daerah dalam Pembekalan di Magelang

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) kegiatan...

Terdakwa Kasus Chromebook Mengaku di Intimidasi, Kapuspenkum Jawab Begini!

Jakarta, List Berita | Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi pernyataan, terdakwa kasus dugaan korupsi Chromebook. Terkait...

Gugat Rebel Wilson, Aktris Charlotte MacInnes Jadi Perbincangan Publik

Hollywood, List Berita | Seorang aktris muda tengah naik daun, Charlotte MacInnes, mengajukan gugatan...

KPK Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Jakarta, List Berita | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan, adanya pembatasan masa jabatan ketua...

More like this