Seputar dunia pendidikan kali ini, DPD SPMI Bogor Raya, menelisik Disdik Kabupaten Bogor, (3/10/2024).
Minim kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Bogor, terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, (3/10/2024).
Catatan dari Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 240 korupsi pendidikan, yang ditindak aparat penegak hukum sepanjang Januari 2016 hingga September 2021.
Kerugian negara yang ditimbulkan Rp 1,6 triliun. Data menyebutkan sekitar 86 persen koruptor, yang ditangkap KPK adalah lulusan perguruan tinggi.
Bahkan sebagian besar koruptor yang ditangkap telah, mendapatkan gelar master. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang ada di Kabupaten Bogor.
Pada tahun 2023 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, ada dugaan kerugian negara mencapai Rp504 miliar.
Selain penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diduga Disdik Kabupaten Bogor, juga terjadi pungutan liar di 129 sekolah.
Menurut Saidi Hartono ketua DPD SPMI Bogor Raya, Edison SH, bila benar dinas pendidikan terlibat disana, maka yang perlu di evaluasi rotasi massal di Disdik Kabupaten Bogor.
Termasuk kepala dinas kami harap PJ Bupati Bogor, atau Kemendikbud segera mencopot kedudukan kadis Bambang Tawekal.
Saya melihat kadis semacam ini tidak menjadi contoh pejabat di pendidikan, sebab apa mereka kebanyakan lempar tanggung jawab, dan dilimpahkan kepada sekretaris dinas atau ke Kabid.
Ini menurut saya.. apakah Ia kurang faham latar belakang seputar persoalan pendidikan?, atau ia mengetahui dan malas bekerja demi negara untuk masyarakat publik.
Ini yang menurut saya pejabat seperti ini tidak lagi duduk di kursi kepala dinas, segera diakhiri posisi jabatan nya.
Kalau memang PJ Bupati atau Kemendikbud tidak bisa mengambil langkah maka, sama halnya seperti mereka melindungi pejabat pejabat disinyalir bermain anggaran baik APBD maupun lewat APBN.
Atas himbauan seruan aksi ini merupakan dampak buruk bagi Disdik, Kemenag dan jajaran pemerintahan di kabupaten Bogor.
Jadi hal ini menjadi bagian kepailitan anggaran negara, digelontorkan ke APBD Pemkab Bogor untuk Disdik Kabupaten Bogor, ini menjadi kemewahan bagi mereka, surga nya mereka, dan indikasi kuat korupsi.
Lantas bagaimana persoalan, terkait KPK gadungan yang memeras Rp.700 Juta oleh Kabid Warman dkk.
Darimana uang sebanyak itu mereka peroleh, bahkan sudah terulang sebelumnya memberikan penyuapan.
Sangat hebat seorang Kabid mempunyai uang sebanyak itu, untuk menyonggok seorang oknum KPK gadungan. Ini akan terus kita kejar dan dalami. Tim SPMI Bogor Raya.