Soal Isu Masa Jabatan Presiden Ini Kata Adian Napitupulu

- Advertisement -
Pernahkah kita mendengar, tentang isu 3 periode masa jabatan Presiden RI.

Kini isu itu telah bergulir masa perpanjangan jabatan presiden Jokowi di tengah situasi politik nasional berkembang, (26/10/2023).

Isu 3 periode kembali terjawab berawal dari pernyataan, Adian Yusak Napitupulu seorang politisi dari PDI Perjuangan dan juga selaku wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan pilpres PDI Perjuangan.

Adian mengatakan persoalan antar Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan gubernur DKI Jakarta.

Untuk memperpanjang masa jabatan sebagai presiden menjadi tiga periode, Papar Adian mantan aktivis 98.

Adian menyampaikan persoalan Jokowi dengan PDI-P, diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan

Kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, dan Ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak kabulkan, ujar Adian pada hari Rabu (25/10/2023).

Namun, pernyataan Adian tersebut langsung dibantah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Puan menegaskan, Jokowi tidak pernah menyampaikan keinginannya agar jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang.

“Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah Beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode,” ujar Puan.

Jauh sebelumnya, bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan presiden sebetulnya bersamaan dengan munculnya wacana penundaan Pemilu 2024.

Inilah 6 dalang di balik isu 3 periode masa jabatan Jokowi muncul ke permukaan publik.

Muhaimin Iskandar                                                                                                  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara terang-terangan mendukung dua wacana itu.

BACA JUGA  Sosok Seorang Caleg DPR RI, Mundur Ada Apa?

Bahkan, ia mengeklaim memilik big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.

Airlangga Hartarto
Meski tak secara langsung mendukung pemilu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian.

Airlangga Hartarto menyebut telah menerima aspirasi, masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden.

Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode pada akhir Februari lalu.

Zulkifli Hasan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Ada lima faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia.

Membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program, pembangunan nasional imbas pandemi.

Luhut Binsar Pandjaitan
Sama seperti Muhaimin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan, sehingga pemilu dikhawatirkan mengubah situasi politik saat ini.

Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga beberapa kali pernah berbicara mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku.

M Qodari
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari awal tahun ini menyuarakan ide wacana memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Alasannya, ia optimis pasangan ini mampu menekan polarisasi di tengah masyaraka

- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini