Jakarta, List Berita – Hendak pergi keliling negara Eropa, isteri Menteri UMKM memakai fasilitas negara, mendapati kritikan tajam dari warganet.
Agustina Hastarini isteri dari seorang menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, beredar kop surat Menteri UMKM melalui media sosial akun X @MurtadhaOne1
Beredarnya kop surat Menteri UMKM: dengan nomor surat B-466/SM.UMKM/PR.01/2025, tertanggal 30 Juni 2025. Dalam surat tersebut.
Dalam isi surat tersebut berbunyi Kementerian UMKM meminta, agar pihak-pihak di kedutaan besar dan konsulat jenderal RI.
Mereka agar memberikan pendampingan penuh, selama perjalanan Tina Astari dan rombongan ke negara Eropa dalam rangka studi wisata.
Berkembangnya beredar surat itu, menjadi sorotan publik dimana masyarakat menggunjingkan sosok Tina Astari tidak lain Isteri dari seorang menteri UMKM.
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Tina Astari atau Agustina Hastarini, akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa.
Untuk mengikuti kegiatan misi budaya, dengan permohonan dukungan dari perwakilan diplomatik RI.
Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim.
Ia menjelaskan secara rinci bahwa kegiatan ini, akan berlangsung selama 14 hari, dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Adapun negara-negara yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini meliputi diantaranya:
Negara Turki (Istanbul), Bulgaria (Pomorie dan Sofia), Belanda (Amsterdam), Belgia (Brussels), Prancis (Paris), Swiss (Lucerne), dan Italia (Milan).
Atas peristiwa ini, menurut ketua umum Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi) Joko Priyoski menyayangkan.
Ia mengatakan, dugaan penyalahgunaan jabatan Menteri untuk kepentingan keluarga, jelas bertentangan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan Misi Asta Cita, kata Joko.
Joko menambahkan, persoalan tersebut, kini dapat menimbulkan kegaduhan dihadapan publik.
Bila punya budaya malu dan integritas sebagai politisi, sudah seharusnya Maman Abdurrahman mundur dari jabatan Menteri UMKM, pinta Joko.
KAMAKSI akan terus mengawasi para pejabat publik, yang mendapat gaji dan fasilitas dari Negara.
Agar fokus bekerja untuk rakyat, jangan lagi ‘cawe-cawe’ jabatan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
“Pejabat yang tidak bisa menjalankan Instruksi Presiden Prabowo Subianto, lebih baik mundur saja.
Daripada menjadi beban keuangan Negara, di tengah efisiensi Anggaran,” pungkas Jojo sapaan akrab Joko Priyoski. Dilansir Redaksi Satu.